Berita

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

SUKADANA – Para pedagang ikan di Pasar Daerah meminta agar pedagang pendatang yang dengan sembarang membuka lapak dagangan, ditertibkan. Hal tersebut diungkapkan Safiansyah, salah satu pedagang, dalam pertemuan yang berlangsung di pasar yang terletak di Jalan Batu Daya Satu, Sukadana tersebut, kemarin.

Diakui dia jika kesiapan pasar tersebut telah mencapai 99 persen. Dalam hal ini, menurut dia, dengan adanya pasar daerah sesuai dengan tata ruang pemerintah setempat, sehingga akan lebih menata kota ini.

“Sebelumnya yang menjadi perhatian kami sebagai pedagang mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Hanya saja terkadang kami juga merasa dirugikan, salah satu contoh mengenai keberadaan pedagang dari daerah lain, yang seenaknya membuka dagangan ikan disembarang tempat,” ungkap dia. Keberadaan para pedagang liar tersebut, menurut dia, secara otomatis menjadikan mereka yang membuka lapak di dalam pasar kehilangan pengunjung. “Hal seperti ini saya harapkan juga dapat menjadi perhatian pemerintah,” terang pedagnag yang telah berjualan ikan selama 10 tahun ini.

Dalam hal ini, jika pemerintah melakukan penataan pedagang, diharapkan dia agar dapat berperilaku adil. “Jangan sampai ada pedagang lain merasa dirugikan. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari peraturan di daerah (Perda) ini,” kata dia.

Sebelumnya, para pedagang ikan tersebut berdagang di pasar lama, yang saat ini telah dilakukan pembogkaran, lantaran lokasi tersebut akan dijadikan pusat taman kota. Tak hanya para pedagang ikan, mereka yang terlibat dalam penggunaan pasar daerah meliputi pedagang ikan, ayam potong, sayur, dan juga pedagang daging sapi. Kemarin pagi mereka mengikuti rapat bersama beberapa pihak di antaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM); Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi; Satuan Kepolisian Pamong Praja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kecamatan Sukadana, serta melibatkan kepolisian setempat.

Sementara itu, terkait hal ini, kepala Disperindagkop Kabupaten Kayong Utara, Azahari Asnan, berjanji akan terus mengupayakan apa yang menjadi kehendak para pedagang dalam pertemuan tersebut. Mereka sendiri telah akan melakukan penertiban terhadap para pedagang ini. Mereka juga akan mengambil sikap terhadap pedagang yang berasal dari luar, yang dengan seenaknya saja membuka dagangan di pinggir jalan.

“Dalam hal ini kami akan terus melakukan koordinasi bersama Polisi Pamong Praja, agar dapat secara rutin melakukan pengecekan di lapangan, supaya jangan sampai timbul lagi pedagang-pedagang liar, serta dalam penertiban tanpa tebang pilih,” kata dia. Dia juga berjanji, kalau memang kembali ditemukan, akan mereka giring ke Pasar Daerah yang telah pemerintah sediakan.

Sementara itu, mengenai pedagang sayur di pinggir jalan, ditegaskan dia juga bahwa sebenarnya tidak dibenarkan mereka menjual sembako di tempat itu juga tersedia sayur-sayuran. Karena, menurut dia, hal tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap, sehingga menganggu warga sekitar. “Mengenai hal ini juga akami akan menghubungi Kantor Pelayanan Terpadu. Apakah ada batasan-batasannya? Karena kalu tidak dilakukan tindakan takutnya nanti akan menimbulkan permasalahan baru,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai keberadaan pedagang dari daearah lain, menurut dia, sebetulnya tidak menjadi maslah. Namun, ditegaskan dia juga bahwa para pedagang tersebut harus mau menjadi satu dengan pedagang lokal. Artinya, dia menambahkan, mereka ini juga harus mau mengikuti aturan. “Pedagang dari mana pun, mau masuk ke pasar kita silakan. Yang penting ikut aturan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait pedagang ayam dan pedagang daging sapi berada di bawah naungan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat, menurut dia, hal tersebut tentunya sesuai kentuan yang ada. “Kalau untuk Ipal dengan berkoordinasi bersama Lingkungan Hidup juga tersedia di pasar daerah. Jadi keberadaan Ipal akan mengatasi limbah di Pasar Daerah,” teranganya.

Mengenai desain Pasar Daerah yang akan ditempati oleh para pedagang ke depannya, menurut dia, juga terdapat desain disertai taman dan musala. Tentunya, diharapkan dia, dengan keberada taman, pasar tersebut tidak akan tampak kumuh. “Paling tidak adanya taman dapat memperindah pasar daerah kita,” terangnya.

Sebagai penegak Perda, kepala Satpol PP Kabupaten Kayong Utara, Basri, mengatakan dalam melakukan penertiban, mereka tetap menyesuaikan dengan keinginan pemerintah. Dalam hal ini mereka hanya melakukan penegakan Perda sesuai dengan yang berlaku dan perintah. Termasuk, tentu saja, ditegaskan dia, dalam menertibkan para pedagang liar. “Kami bergerak berdaskan perintah. Jika kami diperintahkan untuk menertibkan pedagang yang dari luar tidak mengikuti aturan, maka akan kami tertibkan sesuai dengan peraturan yang ada,” katanya. (dan)

sumber : http://www.pontianakpost.co.id/pedagang-bersedia-tempati-pasar-daerah

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

SUKADANA – DPRD Kabupaten Kayong Utara akhirnya memberikan persetujuan mereka kepada Bupati, dalam menetapkan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara. Penetapan persetujuan tersebut ditandatangani ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, M Sukardi, dengan disaksikan Wakil Bupati (Wabup) Idrus, pada Sidang Paripurana DPRD, kemarin (2/11) di Gedung DPRD.

Sukardi menjelaskan, sebelum ditetapkan menjadi Perda, terlebih dahulu dilakukan pembahasan untuk mendapatkan persetujuan mereka di legislatif. Mereka juga telah membentuk Pansus untuk membahas hal tersebut. Diceritakan dia bagaimana mereka melakukan pembahasan secara maraton bersama eksekutif.

“Awalnya diajukan dari eksekutif itu 24, kalau tidak salah, yang masuk dalam rancangan itu, termasuk Setwan, Setda, Inspektorat, dan dinas. Dalam pembahasan sementara, menurun lagi menjadi 23 SKPD. Dari pertimbangan-pertimbangan dan dalam rangka efisiensi dan kemampuan APBD, akhirnya disepakati menjadi 19 Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara,” terang Sukardi. Setelah itu, dia mengungkapkan, terjadi penambahan dengan enam Pemerintah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Akhirnya, dikatakan dia, pembahasan berakhir pada 25 Perangkat Daerah. Hal ini, menurut dia, merupakan kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kayong Utara.

Terkait hal ini, Ketua DPRD berharap, dengan kerampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, yang berdasarkan keefisiensian, bisa berfungsi sebagaimana adanya. Dengan sudah ditetapkannya Raperda menjadi Perda, diharapkan dia, agar bisa segera merumuskan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Platfon Anggaran Sementara, KUA PPAS 2017.

“Mudah-mudahan dalam jeda beberapa hari ini, dapat segera disampaikan ke DPRD. Saya juga berharap, baik Pemda dan DPRD, kita harus ingat, berdasarkan peraturan, penyusunan APBD kita, itu sudah diberi tanggal berakhirnya pembahasan itu. Penetapannya itu paling lama akhir November,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga meminta seluruh elemen, untuk dapat segera melakukan pembahasan APBD. “Ini bisa segera berjalan dengan lancar dan efektif sebagimana mestinya,” kata dia yakin.

Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh seluruh kepala SKPD, kepala kantor, para camat di Kayong Utara, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara. (dan)

 

sumber : http://www.pontianakpost.co.id/kayong-utara-resmi-miliki-sopd-baru

Hubungi Kami

 

 

©2018 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. All Rights Reserved.

Search