Kayong Utara, InfoPublik – Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di jajaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, digelar Bimbingan Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Wakil Bupati Kayong Utara Idrus membuka Bimtek di Kantor Bupati Kayong Utara, Sukadana, Selasa (17/10).

Wakil Bupati Idrus mengintruksikan kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir agar segera membuat laporan pertanggung jawaban. "Jangan sampai akhir jabatan kami, laporan keuangan pemerintahan jelek semua. Karena untuk saat ini juga sudah menjadi issu politik bahwa pemerintah selama 5 tahun ini pasif, banyak kurang," ujarnya.

Disambungkannya, bahwa pemerintahan yang telah dijalani selama 10 tahun ke belakang, bukan kurang, tetapi mengejar kekurangan, mengikuti kabupaten-kabupaten lain.

"Saya berharap seluruh OPD yang ada tidak harus malu, untuk bertanya kepada OPD satu sama lain. Selain itu harus ada kerja sama antara satu dengan yang lain pada satu OPD. Jangan sampai ada Kabag dengan Kabag berlainan dalam kerja samanya," ujar Idrus.

Sementara itu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap mengatakan BPKP Kalimantan Barat berkomitmen didalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Kayong Utara.

“Mudah-mudahan penilaian atau pemeriksaan dari BPK bisa memperoleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian,red),” ujarnya.

Namun menurut Arman, salah satu ganjalan pihaknya membantu tidak tuntas disebabkan adanya beberapa permasalahan. “Seyogyanya Kayong Utara kalau sudah menggunakan aplikasi Simda Keuangan, walaupun bukan merupakan jaminan, harusnya tata kelola keungan pada saat pemeriksaan akan baik," terang Arman.

Ternyata, lanjutnya, pada awal bulan tahun ini, baru ada tujuh OPD di Kabupaten Kayong Utara yang menggunakan dan mengimplementasikan aplikasi Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Sehingga tiga bulan yang lalu dengan kapasitas yang terbatas, artinya waktu, anggaran dan SDM dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan di Kayong Utara diminta BPKP untuk diparalelkan, untuk sisa OPD yang belum mengaplikasikan Simda Keuangan.

"Dan ternyata setelah dilakukan, masih ada 12 OPD masih belum mengaplikasikannya,"ujar Arman. (Mckabkayongutara)