Delapan Prioritas Pembangunan KKU 2018

Jpeg

KAYONG UTARA-Terdapat delapan prioritas pembangunan Kabupaten Kayong Utara (KKU) pada tahun 2018 mendatang. Demikian tersampaikan di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KKU tahun 2018 di Balai Praja Sukadana, Rabu (29/03/2017).

“Prioritas pembangunan KKU tahun 2018, pertama, percepatan pembangunan ekonomi unggulan dan ekonomi kreatif serta pengentasan kemiskinan,” kata H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara.

Kedua, lanjutnya, percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.

“Ketiga, pengembangan, penataan, dan revitalisasi kawasan strategis dengan memperhatikan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ungkap Bupati H Hildi Hamid.

Keempat, terangnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Kelima, kedaulatan pangan berbasis pertanian dalam arti luas serta pengendalian alih fungsi lahan,” tegas H Hildi Hamid.

Keenam, papar H Hildi Hamid, peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Kayong Utara.

“Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Kedelapan, peningkatan pelayanan publik memalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur,” tambahnya.

Prioritas pembangunan itu, tegas H Hildi Hamid, hendaknya menjadi perhatian dan acuan bagi kita semua dalam merencanakan program atau kegiatan tahun 2018. ZKhususnya mengenai program penanggulangan kemiskinan.

“Saya mengajak semua jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kayong utara, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat luas untuk dapat berkomitmen kuat menurunkan penduduk miskin dari Bumi Bertuah yang kita cintai ini,” ajak H Hildi Hamid.

Ia menegaskan, sesuai tahapan penurunan angka kemiskinan yang telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KKU tahun 2013-2018.

Musrenbang ini momen menyusun prioritas pembangunan tahun 2018. Selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD, menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon APBD Sementara (PPAS). Kemudian menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KKU tahun 2018.

Bupati H Hildi Hamid mengingatkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di Penyusunan RKPD tahun 2018 ini, Pemkab Kayong Utara tetap berkomitmen memberikan bantuan keuangan. Berupa alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah yang proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kepada seluruh kepala perangkat daerah, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), supaya tidak berbenturan dengan kewenangan lokal berskala desa. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 (Permendes PDT Trans 1/2015),” pesan H Hildi Hamid.

Apalagi, tegasnya, Permendes PDT Trans 1/2015 sudah diperkuat yang dirincikan melalui Peraturan Bupati Kayong Utara nomor 19/2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kemudian kewenangan konkuren yang diatur di UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Penyusunan Renja OPD tahun 2018, para Kepala OPD agar tetap bepedoman pada prioritas pembangunan daerah tahun 2018, pokok-pokok pikiran DPRD KKU, usulan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan, serta ketentuan yang diamanatkan undang-undang,” pesannya lagi.