Dalami Tupoksi Dinkominfo, Kepala Dinkominfo Pemkab dan Pemkot Kalbar Kunjungi Surabaya

Dinkominfo – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) kota Surabaya dinilai berhasil  menerapkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut menarik berbagai pemerintah daerah untuk melakukan kunjungan kerja.

Bertempat di ruang rapat Dinkominfo, Jumat (3/3), seluruh Kepala Dinkominfo di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kunjungan diterima oleh Antiek Sugiharti, Kepala Dinkominfo kota Surabaya.

Anthony Sebastian Runtu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat saat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan mengatakan, melalui kunjungan tersebut pihaknya ingin mempelajari tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya. Mengingat di wilayahnya, Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Dinas yang baru.

Anthony mengatakan, pihaknya membawa rombongan  dari kabupaten dan kota yang unggul dan lebih baik dari Provinsi Kalimantan Barat. Ia berharap dapat mempelajari lebih lanjut tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan ring 1 dalam menjalankan pemerintahan. Kini Dinas Komunikasi dan Informatika bukan lagi dinas buangan. Untuk menjawab tantangan zaman Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat pelayanan publik. Pembangunan e-Government merupakan kebutuhan Pemerintah Kota Surabaya.

Antiek menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun Command Center sebagai pelayanan kebencanaan. Masyarakat dapat menghubungi 112 jika ada kebakaran, orang tenggelam, kecelakaan dan kebencanaan lainnya. Pemerintah Kota Surabaya telah memasang CCTV di taman, titik vital dan ruang publik lainnya sehingga dapat diketahui secara cepat penanganan bencana.

Masih menurut Antiek, sistem e-Government dibangun dengan mengesampingkan ego sektoral tiap-tiap dinas. Menurutnya jika ego sektoral masih ada, e-Government tidak akan bisa berjalan.

Antiek mencontohkan, aplikasi e-Musrenbang sebagai aplikasi perencanaan pembangunan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengajukan usulan perencanaan pembangunan dengan mencantumkan foto lokasi yang akan dibangun dan detail yang dibutuhkan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui usulan diterima atau ditolak beserta dengan alasannya.

Sementara itu melalui e-Budgeting, dapat dilakukan proses penganggaran secara online. Melalui aplikasi tersebut, standard satuan harga terstandarisasi untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan dengan e-Surat, persuratan dapat dilakukan secara online melalui gadget yang terkoneksi dengan internet. (Pri)

sumber (www.surabaya.go.id)